Kemerdekaan dan Kepemimpinan

KOMPAS, Yudi Latif, Deputi Rektor Universitas Paramadina dan Direktur Eksekutif Reform Institute

Setiap proklamasi kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya : Soekarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Soekarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan, dan persatuan.
Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin moral capital.
Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekedar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, tetapi juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa memengaruhi perilaku masyarakat.
Ditanya oleh Direktur Penjara Bandung ihwal "kehidupan baru" selepas bebas, Bung Karno menjawab: "Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama" (Soekarno, 1961).
Di tengah impitan depresi ekonomi dan represi rezim rust en orde pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: "Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjatuh dari godaan iblis itu." Lantas ditambahkan, "Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan" (Hatta, 1998).

Mampu berempati
Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka. Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta. "Saudara Soekarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini."
Sementara itu, Bung Hatta sendiri menegaskan, "Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap! .. Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya ...Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang."
Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan bersama dalam rumah kebangsaan. "Bahwa keadaan bangsa" ujar Bung Hatta, "tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu."
Ditambahkan oleh Bung Karno, "Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjoangan kebangsaan kita ... Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit bergerak, berjoang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu."
Belajar dari kedua mahaguru bangsa tersebut, setidaknya ada empat sumber utama bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi moral capital secara politik. Pertama, basis moralitas, menyangkut nilai-nilai, tujuan serta orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik kepada konstituennya. Kedua, tindakan politik; menyangkut kinerja pemimpin politik dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya ke dalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan keputusan politiknya. Ketiga, keteladanan; menyangkut contoh perilaku moral yang konkret dan efektif, yang menularkan kesan otentik dan kepercayaan kepada komunitas politik. Keempat, consensus building, kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat.

Terlalu sedikit panutan
Dalam suasana peringatan kemerdekaan sekarang, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumber daya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital para pemimpin politik.
Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagat politik kehilangan pahlawan. Tatkala nama pahlawan disebutkan, kita terpaksa harus menoleh ke batu nisan. Pahlawan telanjur dikuburkan, meninggalkan jagat politik dalam kealpaan panduan. Mereka yang mendambakan teladan terpaksa harus mencari di dunia rekaan.
Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain bahwa pahlawan selalu ditempatkan di kesilaman, tak pernah dihadirkan di kekinian pentas politik. Kita telanjur mendefinisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjanjikan kehidupan. Jalan politik menjadi jalan pengkhianatan, sedangkan kerancuan politik menjadi kewajaran yang dipertahankan. Maka, Indonesia menjadi terkenal di pentas dunia karena capaian yang salah.
Saat kemarau keteladanan, peringatan kemerdekaan semoga membawa siraman daya moralitas yang memberi kesuburan baru bagi kehidupan negeri!

YUDI LATIF
Deputi Rektor Universitas Paramadina dan Direktur Eksekutif Reform Institute